investasi

Merencanakan Anggaran Investasi 2021 Anda: Peluang di Indonesia

  • Bisnis internasional yang merencanakan anggaran investasi 2021 harus melihat Indonesia sebagai potensi pertumbuhan terbaik ASEAN dalam jangka panjang.
  • Sudah menjadi ekonomi terbesar di kawasan ini, Indonesia diperkirakan akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia dalam hal paritas daya beli pada tahun 2030.
  • Pemerintah terus memberlakukan reformasi struktural untuk mengembangkan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif bagi investor asing.

Ketika bisnis mulai merencanakan anggaran investasi mereka untuk tahun 2021, Indonesia menghadirkan peluang besar bagi investor asing mengingat statusnya sebagai ekonomi terbesar di ASEAN, tenaga kerja muda, dan kelas menengah yang berkembang pesat.

Sejak mengatasi krisis keuangan Asia pada tahun 1998, Indonesia telah berkembang menjadi ekonomi yang semarak, mampu secara konsisten mempertahankan pertumbuhan PDB pada lima persen sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Selain itu, suku bunga juga tetap rendah dan konsumsi domestik telah naik — menyumbang 60 persen dari PDB.

Pemerintah saat ini telah bersemangat untuk memberlakukan kebijakan makroekonomi yang bijaksana dan reformasi untuk meningkatkan iklim investasi. Termasuk membuat sistem online untuk mengelola berbagai proses administrasi, seperti pengajuan pajak, mengajukan izin usaha, dan dokumentasi kepabeanan.

Sekarang anggota G20, negara ini menawarkan investor asing potensi pertumbuhan terbaik bagi mereka yang mencari komitmen jangka panjang, terutama untuk melengkapi operasi di Cina.

Lingkungan bisnis Indonesia

Pasar tenaga kerja terbesar di ASEAN

Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia (272 juta) dengan demografi muda dengan rata-rata usia 30 tahun. Selain itu, 60 persen populasi berusia di bawah 40 tahun. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar tenaga kerja terbesar di ASEAN dengan lebih dari 130 juta tenaga kerja.

Tahap pembangunan negara saat ini menjadikannya ideal untuk manufaktur padat karya dan negara ini sudah menjadi produsen pakaian dan tekstil yang menonjol selain mobil.

Meskipun pasar tenaga kerjanya besar, hanya 55 juta pekerja yang dianggap ‘terampil’ dan produktivitasnya relatif rendah dibandingkan dengan rekan-rekannya di ASEAN. Pemerintah memprediksi Indonesia membutuhkan 100 juta tenaga kerja terampil pada tahun 2030 karena bertujuan untuk menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia dalam hal paritas daya beli.

Untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia, pemerintah menawarkan insentif pajak kepada bisnis bagi mereka yang mendirikan magang atau program pelatihan.

Indonesia juga memiliki salah satu tingkat upah terendah di kawasan ini dan setiap provinsi menetapkan upah minimumnya sendiri. Terendah berada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan sebesar 1.705.000 rupiah (US$115) dan tertinggi berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebesar 4.200.000 rupiah (US$285).

Insentif pajak

Untuk tahun fiskal 2020-2021, Indonesia telah mengurangi tarif pajak penghasilan (CIT) badan menjadi 22 persen dari 25 persen, dan akan dikurangi lebih jauh menjadi 20 persen pada 2022.

Tarif CIT lain yang berlaku adalah:

  • Perusahaan publik yang menawarkan persyaratan minimum 40 persen dari total modal saham dikenakan pemotongan pajak lima persen dari tarif standar, memungkinkan mereka untuk membayar 20 persen CIT;
  • Perusahaan yang memiliki omset tahunan 50 miliar rupiah (US$ 3,5 juta) memenuhi syarat untuk pemotongan pajak 50 persen dari tarif standar, yang dikenakan secara proporsional pada bagian dari omset kotor 4,8 miliar rupiah (US$ 341.000); Dan
  • Perusahaan dengan omset kotor tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah (US$341.000) dikenakan pajak 0,5 persen dari total omset.

Selama setahun terakhir, pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif pajak lainnya untuk mendorong investasi asing yang lebih besar.

Pada Maret 2019, pemerintah menerbitkan PMK-32, yang memperluas daftar layanan ekspor yang memenuhi syarat untuk pajak bernilai tambah (PPN) nihil.

Layanan ekspor didefinisikan sebagai produksi barang, fasilitas, atau hak yang diproduksi di wilayah Indonesia oleh entitas kena pajak.

Jenis layanan yang diekspor berikut ini dikenakan PPN tanpa peringkat:

  • Manufaktur tol;
  • Perbaikan dan pemeliharaan;
  • Jasa pengiriman barang untuk barang yang berorientasi ekspor;
  • Jasa konsultasi konstruksi (yang meliputi pengembangan studi kelayakan, penilaian, dan merancang gedung atau master plan yang berlokasi di luar Indonesia);
  • Layanan informasi dan teknologi;
  • Layanan penelitian dan pengembangan;
  • Piagam pesawat atau kapal untuk penerbangan internasional atau jasa pengiriman;
  • Konsultasi dan manajemen bisnis;
  • Konsultasi hukum;
  • Konsultasi arsitektur dan desain interior;
  • Konsultasi SDM;
  • Pemasaran;
  • Teknik;
  • Akuntansi atau pembukuan;
  • Perpajakan;
  • Audit keuangan;
  • Layanan perdagangan untuk menemukan pemasok Indonesia untuk tujuan ekspor; Dan
  • Interkoneksi, penyedia satelit, dan/atau konektivitas komunikasi dan data.

Pada Juni 2019 dikeluarkan GR 45/2019  yang menetapkan serangkaian insentif pajak bagi pelaku usaha yang berinvestasi di industri padat karya, program pelatihan, serta penelitian dan pengembangan (litbang).

Di bawah GR 45/2019,wajib pajak yang berinvestasi di industri perintisdapat menikmati pengurangan pendapatan bersih sebesar 60 persen dari total investasi mereka dalam bentuk aset tetap berwujud. Wajib pajak yang ingin memulai program magang atau kegiatan pelatihan untuk mengembangkan pekerja berdasarkan ‘kompetensi  tertentu’ dapat menerima pengurangan pendapatan kotor hingga 200 persen dari total biaya yang dikeluarkan.

Terakhir, terdapat fasilitas pajak sebesar 300 persen dalam pengurangan penghasilan bruto dari total biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan Litbangkes.

Zona ekonomi khusus

Indonesia mengoperasikan 13 kawasan ekonomi khusus (KEK), yang menawarkan peluang investasi investasi di bidang  manufaktur, pertanian, sumber daya alam, dan pariwisata.

Post a Comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *