omnibus law

Perubahan UU Investasi berdasarkan Omnibus Law

Newsflash ini membahas amendemen berdasarkan Omnibus Law menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Penanaman Modal(“UUInvestasi”). Undang-Undang Investasi (sebagaimana diubah) adalah referensi utama untuk investasi, baik domestik atau asing, di semua lini bisnis di Indonesia (kecuali sebagaimana dinyatakan lain dalam undang-undang lain). Undang-Undang Investasi terus mengecualikan investasi tidak langsung dan portofolio.

Kami menetapkan amandemen kunci berikut untuk Undang-Undang Investasi.

  • Jalur Tertutup Bisnis dan Kegiatan yang Diperuntukkan bagi Pemerintah Pusat

Berdasarkan Undang-Undang Investasi yang diubah, semua lini bisnis terbuka untuk investasi, kecuali untuk kegiatan usaha yang ditutup untuk investasi dan kegiatan yang diperuntukkan bagi Pemerintah Pusat. Dalam pemuliaan UU Investasi yang telah diubah, kegiatan yang diperuntukkan bagi Pemerintah Pusat adalah kegiatan pelayanan atau kegiatan lainnya di bawah sektor pertahanan dan keamanan antara lain sistem persenjataan utama, museum umum, sisa-sisa sejarah dan arkeologi, penyediaan navigasi udara, telekomunikasi/bantuan hingga navigasi dan kapal pelayaran.

Sebelumnya, UU Investasi tidak menyertakan daftar lengkap kegiatan usaha yang ditutup untuk investasi modal. Kegiatan usaha yang ditutup ini tercantum dalam Lampiran I Daftar Negatif Investasi. Sekarang tampaknya akan lebih sulit untuk mengubah daftar kegiatan bisnis yang ditutup untuk investasi, karena revisi akan membutuhkan proses mendapatkan revisi tersebut disahkan oleh DPR.

Berdasarkan Daftar Negatif Investasi (yang masih berlaku hingga saat ini), terdapat 20 (dua puluh) kegiatan usaha yang ditutup untuk investasi modal. Omnibus Law kini menyederhanakan kegiatan usaha yang ditutup menjadi 6 (enam) lini bisnis. Kegiatan usaha berikut ditutup untuk penanaman modal berdasarkan Omnibus Law:

  1. budidaya untuk dan industri narkotika golongan I;
  2. perjudian dan/atau kasino;
  3. penangkapan ikan spesies di Lampiran I Konvensi Perdagangan Internasional spesies Fauna liar dan Flora Liar (CITES);
  4. pemanfaatan dan pengambilan karang;
  5. pembuatan senjata kimia; Dan
  6. pembuatan bahan kimia industri dan pembuatan zat penguras ozon.

Juga masih belum jelas apakah sisa kegiatan usaha yang ditutup untuk investasi di bawah Daftar Negatif Investasi, seperti produksi minuman beralkohol, produksi bahan aktif untuk pestisida, sekarang akan menjadi terbuka untuk investasi. Elucidasi UU Penanaman Modal yang telah diubah menetapkan bahwa penanaman modal didasarkan pada kepentingan nasional, termasuk perlindungan kegiatan usaha yang merugikan kesehatan. Oleh karena itu, masih harus dilihat apakah akan ada perubahan pendekatan pembatasan produksi minuman beralkohol, produksi pestisida, dan kegiatan usaha lainnya yang tidak lagi terdaftar sebagai tertutup untuk investasi berdasarkan Uu Investasi yang diubah.

UU Investasi yang diubah mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai investasi yang akan diatur dalam Peraturan Presiden. Persyaratan investasi untuk kegiatan usaha prioritas ditetapkan dalam bentuk daftar prioritas investasi berdasarkan Peraturan Presiden yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

  1. Kegiatan usaha prioritas dengan insentif fiskal;
  2. Kegiatan usaha dengan insentif non-fiskal antara lain berupa kemudahan Perizinan Berusaha, lokasi investasi, penyediaan infrastruktur dan energi;
  3. Kegiatan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (usaha mikro, kecil, dan menengah atau “UMKM”) dan persyaratan kemitraan antara usaha besar dan UMKM tidak termasuk kemitraan sebagai pemegang saham;
  4. Kegiatan usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu.

Kami mengharapkan Peraturan Presiden ini—yang dijuluki sebagai “Daftar Investasi Positif” oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian—akan diterbitkan dalam waktu dekat. Rancangan Peraturan Presiden (dalam Bahasa Indonesia) tersedia di Situs Resmi di Omnibus Law (www.uu-ciptakerja.go.id).

Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Omnibus Law juga mengubah Pasal 13 UU Investasi. Berdasarkan ketentuan ini, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan wewenangnya, wajib memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan kepada koperasi dan UMKM atas investasinya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam rangka melindungi dan memberdayakan koperasi dan UMKM, UU Penanaman Modal yang telah diubah memberikan bahwa penanaman modal asing hanya diperbolehkan bagi usaha skala besar dan menjalin kemitraan dengan koperasi dan UMKM. Kegiatan usaha tertentu juga akan dialokasikan untuk koperasi dan UMKM atau terbuka bagi usaha skala besar dengan persyaratan untuk menjalin kemitraan dengan koperasi dan UMKM. Perlindungan dan pemberdayaan ini dapat berupa (a) program kemitraan; (b) pelatihan sumber daya manusia; (c) peningkatan daya saing; (d) inovasi dan dukungan pertumbuhan pasar; (e) aksesibilitas pembiayaan; dan (f) penyebaran informasi secara luas.

Lebih lanjut, untuk mendukung niat mendukung kewirausahaan di Indonesia Omnibus Law memperkenalkan ketentuan dukungan khusus untuk penataan kemitraan di Indonesia. Dalam ketentuan baru ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan wewenangnya, (i) harus memfasilitasi kemitraan antara perusahaan menengah dan perusahaan besar dengan koperasi, usaha mikro dan kecil dalam rantai pasokan untuk meningkatkan daya saing dan tingkat bisnis; (ii) memberikan insentif dan kemudahan berbisnis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (iii) melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kemitraan antara koperasi, UMKM, dan usaha besar. Ketentuan lebih lanjut akan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini belum diterbitkan hingga saat ini.

Insentif Investasi Modal

Amandemen penting lainnya berdasarkan Omnibus Law adalah masuknya pengembangan bisnis pariwisata sebagai salah satu segmen yang berhak menerima insentif investasi. Jenis-jenis insentif investasi tidak lagi tercantum dalam Undang-Undang Investasi yang diubah dan akan tunduk pada undang-undang dan peraturan tentang perpajakan. Kami mencatat bahwa perubahan pengaturan ini dimaksudkan untuk merampingkan kebijakan yang berkaitan dengan insentif perpajakan sehingga diatur sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan.

Post a Comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *